Categories
Uncategorized

Direktur Jenderal Bambang Gatot

Manajer Advokasi dan Jaringan Publish What You Pay Aryanto Nugroho menyayangkan terjadinya sandera royalti oleh kontraktor tambang akibat penundaan restitusi. ”Sebenarnya tidak perlu terjadi kalau pemerintah tegas. Apalagi kanal penerimaan pajak dan royalti berbeda,” ucap Ary. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan institusinya sedang mendiskusikan sengketa pajak ini.

Namun, ia menegaskan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki dasar hukum yang jelas untuk menahan restitusi para pelaku usaha. DARI piutang negara sebesar Rp 25 triliun, ada tagihan yang tak dibayarkan oleh pelaku usaha kontrak karya dan izin usaha pertambangan (IUP) di daerah. Status kewajiban pembayaran iuran dari 35 pelaku usaha kontrak karya yang tertunda hingga 4 Mei 2016 sekitar US$ 21 juta. PT Newmont Nusa Tenggara tercatat penunggak paling besar dengan jumlah US$ 16 juta atau sekitar Rp 212,96 miliar.

Juru bicara Newmont, Rubi Purnomo, menolak jika perusahaannya disebut sebagai penunggak royalti. ”Tidak benar,” katanya. Menurut Rubi, hingga Maret lalu, Newmont sudah menyetor kewajiban kepada negara Rp 34,7 triliun untuk pajak, royalti, ataupun iuran lain sejak awal operasi hingga Desember 2015. ”Kami membayar royalti tahun lalu Rp 1,04 triliun.” Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association Syahrir A.B. mengetahui kabar banyaknya kontrak karya yang menunggak royalti dan iuran. ”Terjadi perbedaan tafsir antara pemerintah dan pengusaha,” ujarnya.

Menurut Syahrir, perbedaan tafsir terjadi sejak Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 terbit. Peraturan ini mengatur jumlah persentase kenaikan royalti. Pemerintah meminta royalti emas naik menjadi 3,75 persen, perak menjadi 3,25 persen, dan tembaga menjadi 4 persen. Pemerintah menganggap belum dipenuhinya ketentuan ini sebagai piutang yang harus dibayar kontraktor. ”Tapi kenaikan itu sepihak karena renegosiasi belum selesai” kata Syahrir. Menurut dia, perubahan kontrak karya harus ada kesepakatan dua belah pihak.

Staf Khusus Menteri Energi Said Didu mengatakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak di sektor tambang memang banyak tantangan. Ini belum termasuk penarikan piutang dari sejumlah pelaku usaha IUP yang mencapai Rp 7 triliun. ”Potensi penerimaan memang besar, tapi eksekusinya susah. Terutama di daerah, karena kami tidak punya tangan sendiri,” ujarnya.

Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian saat ini adalah membentuk direktur baru khusus menangani PNBP. ”Sudah disetujui dan akan segera lelang untuk memilih direkturnya,” kata Bambang Gatot. Ia berharap pembentukan direktur baru membuat upaya pungutan PNBP lebih terfokus dan lebih cepat mengatasi kendala yang terjadi saat ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *