Categories
Uncategorized

PANIK HARGA DAGING SELANGIT

BUTUH 21 hari bagi perusahaan daerah Dharma Jaya untuk mendatangkan daging sapi impor dari Australia. Setelah surat persetujuan impor dikantongi pada 20 Mei, pasokan pertama daging beku impor untuk badan usaha milik pemerintah DKI Jakarta itu tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada Jumat pekan lalu.

Dua kontainer berisi 20 ton daging sapi beku datang pada malam hari. Direktur Utama Dharma Jaya, Marina Ratna Dwi Kusumajati, mengatakan tidak terlampau sulit untuk mendapatkan pemasok daging beku dari Negeri Kanguru. ”Saya mencari informasi dari Kedutaan Australia untuk berkomunikasi dengan eksportirnya langsung,” katanya kepada Tempo, Rabu pekan lalu. Kemudahan yang dialami Dharma Jaya tidak bisa dirasakan PT Berdikari. BUMD milik pemerintah DKI dan BUMN ini samasama mengantongi kuota impor.

Berdikari membutuhkan waktu satu bulan untuk mendatangkan daging impor. Itu pun volumenya hanya 40 ton dari total kuota 5.000 ton. ”Kami masih belajar,” kata Direktur Utama Berdikari Suwhono. Impor oleh Berdikari dan Dharma Jaya merupakan penugasan dari pemerintah. Kebijakan impor daging beku ditempuh atas perintah Presiden Joko Widodo, yang menginginkan harga daging sapi di level Rp 80 ribu per kilogram. Saat ini harga daging sapi di pasaran bertengger di angka Rp 113-120 ribu per kilogram.

Keputusan impor itu diambil dalam rapat koordinasi terbatas Kementerian Koordinator Perekonomian pada April lalu. Rapat yang diikuti Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong itu menyepakati 20 ribu ton kuota impor diberikan kepada dua badan usaha milik negara, PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

Sebanyak 10 ribu ton diimpor sebelum bulan puasa dan Lebaran, dan sisanya didatangkan setelah Lebaran. ”Sepuluh ribu ton mestinya masuk sebelum puasa,” kata Darmin. Berdikari dan PPI mulai bergerilya mencari informasi sumber daging beku. Berdikari berhasil mengantongi surat persetujuan impor (SPI) pada 27 April. Sedangkan PPI gagal mendapatkan izin impor. Seorang pejabat pemerintah yang mengetahui proses perizinan ini mengatakan PPI tidak bisa melengkapi persyaratan.

Salah satunya, PPI tidak memiliki nomor kontrol veteriner di Kementerian Pertanian. ”Menteri Pertanian menolaknya,” kata pejabat itu. Menteri Pertanian Amran Sulaiman enggan menjawab permintaan konfirmasi dari Tempo. ”Tanyakan ke BUMN-nya,” katanya saat ditemui dalam acara buka puasa bersama di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Selasa pekan lalu. Adapun Direktur Utama PPI Dayu Padmara Rengganis membantah.

Website : kota-bunga.net

Categories
Uncategorized

Direktur Jenderal Bambang Gatot

Manajer Advokasi dan Jaringan Publish What You Pay Aryanto Nugroho menyayangkan terjadinya sandera royalti oleh kontraktor tambang akibat penundaan restitusi. ”Sebenarnya tidak perlu terjadi kalau pemerintah tegas. Apalagi kanal penerimaan pajak dan royalti berbeda,” ucap Ary. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan institusinya sedang mendiskusikan sengketa pajak ini.

Namun, ia menegaskan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki dasar hukum yang jelas untuk menahan restitusi para pelaku usaha. DARI piutang negara sebesar Rp 25 triliun, ada tagihan yang tak dibayarkan oleh pelaku usaha kontrak karya dan izin usaha pertambangan (IUP) di daerah. Status kewajiban pembayaran iuran dari 35 pelaku usaha kontrak karya yang tertunda hingga 4 Mei 2016 sekitar US$ 21 juta. PT Newmont Nusa Tenggara tercatat penunggak paling besar dengan jumlah US$ 16 juta atau sekitar Rp 212,96 miliar.

Juru bicara Newmont, Rubi Purnomo, menolak jika perusahaannya disebut sebagai penunggak royalti. ”Tidak benar,” katanya. Menurut Rubi, hingga Maret lalu, Newmont sudah menyetor kewajiban kepada negara Rp 34,7 triliun untuk pajak, royalti, ataupun iuran lain sejak awal operasi hingga Desember 2015. ”Kami membayar royalti tahun lalu Rp 1,04 triliun.” Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association Syahrir A.B. mengetahui kabar banyaknya kontrak karya yang menunggak royalti dan iuran. ”Terjadi perbedaan tafsir antara pemerintah dan pengusaha,” ujarnya.

Menurut Syahrir, perbedaan tafsir terjadi sejak Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 terbit. Peraturan ini mengatur jumlah persentase kenaikan royalti. Pemerintah meminta royalti emas naik menjadi 3,75 persen, perak menjadi 3,25 persen, dan tembaga menjadi 4 persen. Pemerintah menganggap belum dipenuhinya ketentuan ini sebagai piutang yang harus dibayar kontraktor. ”Tapi kenaikan itu sepihak karena renegosiasi belum selesai” kata Syahrir. Menurut dia, perubahan kontrak karya harus ada kesepakatan dua belah pihak.

Staf Khusus Menteri Energi Said Didu mengatakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak di sektor tambang memang banyak tantangan. Ini belum termasuk penarikan piutang dari sejumlah pelaku usaha IUP yang mencapai Rp 7 triliun. ”Potensi penerimaan memang besar, tapi eksekusinya susah. Terutama di daerah, karena kami tidak punya tangan sendiri,” ujarnya.

Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian saat ini adalah membentuk direktur baru khusus menangani PNBP. ”Sudah disetujui dan akan segera lelang untuk memilih direkturnya,” kata Bambang Gatot. Ia berharap pembentukan direktur baru membuat upaya pungutan PNBP lebih terfokus dan lebih cepat mengatasi kendala yang terjadi saat ini.